Bapermades

Bapermades
Jl. Menteri Supeno 17 Semarang

Selasa, 20 Agustus 2013


MEMBACA  PNPM  DARI  MASA  KE  MASA
*Marjono

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu wujud implementasi dari penyelenggaraan pembangunan yang berbasis masyarakat, memberikan otoritas penuh kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan secara swakelola (mulai dari tahapan perencanaan sampai pada pertanggungjawaban), sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, dengan prinsip-prinsip dasar, seperti bertumpu pada pembangunan manusia, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
Hasil pelaksanaan PNPM-MP sejak 2008 s/d 2012, terlihat seperti pada matrik berikut :
Sedangkan realisasi kegiatan PNPM-MP terangkum pada tabel di bawah :
Tahun
Kab
Kec
Desa
Alokasi
APBD
APBN
Total
2008
29
224
3.530
92.250.000
369.000.000
461.250.000
2009
29
403
6.154
174.160.000
705.640.000
879.800.000
2010
29
425
6.469
188.550.000
754.200.000
942.750.000
2011
29
425
5.574
148.700.000
594.800.000
743.500.000
2012
29
425
6.574
33.280.000
632.320.000
665.600.000
2013
29
425
6.574
37.600.000
720.162.500
757.762.500
Menyangkut penyerapan tenaga kerja, sangat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, karena membuka peluang usaha dan tenaga kerja lokal khususnya. Kondisi penyerapan tanaga kerja nampak, sebagai berikut :
Tahun
Fasilitas umum (Fasum)
Fasilitas pendidikan (Fasdik)
Fasilitas kesehatan (Faskes)
Usaha ekonomi produktif (UEP)
2008
70
11
2
17
2009
63
13
4
20
2010
65
12
5
18
2011
65
14
5
16
2012
69
13
5
13
Keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP tidak terlepas dari peran pendamping/fasilitator. Di Jawa Tengah, jumlah konsultan, fasilitator dan tenaga administrasi sebanyak 1.073 orang, tergambar dari matrik berikut :
Tahun
HOK
2008
1.891.000
2009
2.996.000
2010
3.885.450
2011
3.041.809
2012
4.263.304
Dari aspek kelembagaan, melalui PNPM-MP di Jawa Tengah telah dibentuk kelembagaan masyarakat sebagai pendukung/pelaku program, baik di level kecamatan maupun desa. Keberadaan kelembagaan tersebut sangat strategis dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program.
1.                               Kelembagaan masyarakat tingkat kecamatan
Pelaku PNPM-MP
Jumlah
I
Tingkat Provinsi
21

1.       Konsultan manajemen provinsi
13

2.       Supporting staf
8
II
Tingkat Kabupaten
163

1.       Fasilitator Kabupaten
21

2.       Asisten Fasilitator Kabupaten
12

3.       Fasilitator teknik Kabupaten
29

4.       Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten
12

5.       Fasilitator Keuangan
29

6.       Fasilitator Integral
7

7.       Operator Komputer Kabupaten
53
III
Tingkat Kecamatan
889

1.       Fasilitator Kecamatan
425

2.       Fasilitator teknik Kecamatan
425

3.       Asisten Fasilitator teknik
18

4.       Asisten Fasilitator Kecamatan
21
 
2.                Kelembagaan masyarakat tingkat desa
No
Kelembagaan
Jumlah (unit)
Jumlah (orang)
1
UPK
461
1.844
2
BP-UPK
461
1.383
3
Tim Verifikasi Pinjaman
461
1.383
4
BKAD
461
1.383
5
Pendamping lokal
425
425
6
Tim verifikasi usulan kegiatan
425
2.225

Salah satu kemenarikan kegiatan PNPM-MP adalah pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh unit pengelola kegiatan (UPK). Di Jawa Tengah telah terbentuk 461 UPK dengan total aset s/d Desember 2012 sebesar Rp. 1.423.017.700.000.
Dari perkembangan UPK dapat diklasifikasikan aset dan jenis usaha, sebagai berikut :
 
 
1.               Jenis Usaha
No
Kelembagaan

Jumlah (orang)
1
Tim pelaksana desa (TPK)

19.710
2
Simpanan Pinjam Perempuan (SPP)
32.751
3
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

11.310
4
Kader Pemberdayaan Masyarakat
13.146
5
Tim Pemelihara Desa

6.573
6
Tim Monitoring Evaluasi

6.573
 
2.                               Klasifikasi Aset
No
Jenis Usaha
Kelompok
1
SPP
60.194
2
Aneka Jasa
1.849
3
Dagang
11.051
4
Industri
974
5
Pertanian
2.104
6
Peternakan & Perikanan
624
 
UPK di atas telah memberikan pelayanan permodalan kepada kelompok pemanfaat, yang sebagian besar adalah kelompok SPP sebanyak 66.068 (67,23%), sedangkan kepada kelompok UEP sebanyak 32.207 (32,77%).
Selanjutnya perkembangan rugi laba pengelolaan dana bergulir UPK s/d 31 Desember 2012, sebagai berikut :
a.            Tahun 2008                : Laba Rp. 44.530.638.504
b.            Tahun 2009                : Laba Rp. 68.907.395.721
c.             Tahun 2010                : Laba Rp. 128.238.756.000
d.            Tahun 2011                : Laba Rp. 171.073.499.000
e.            Tahun 2012                : Laba Rp. 196.619.826.000
Dalam pengelolaan dana bergulir melalui SPP dan UEP terdapat surplus/laba sebagian (minimal 15%) dialokasikan untuk dana sosial, yakni:
a.            Tahun 2008                : Rp.      883.442.200
b.            Tahun 2009                : Rp.   7.057.933.250
c.             Tahun 2010                : Rp. 10.706.634.000
d.            Tahun 2011                : Rp. 16.331.800.000
e.            Tahun 2012                : Rp. 33.017.898.000
Dari dana sosial tersebut diberikan kepada rumah tangga miskin (RTM) absolut dalam bentuk kegiatan usaha berupa ternak kambing dan untuk membantu biaya pendidikan bagi anak sekolah dari keluarga RTM yang bersangkutan. *Marjono, Staf Bapermades Prov. Jateng


No
Nilai Aset
Jumlah UPK
1
500 juta s/d 1 M
24
2
1 M s/d 2 M
127
3
2 M s/d 3 M
144
4
3 M s/d 4 M
88
5
Lebih dari 4 M
78
No.
Subject
Author

1 komentar: