MENUJU PROVINSI RAMAH DISABEL

MENUJU PROVINSI YANG RAMAH DISABEL

*Marjono

Pemberdayaan masyarakat tidak mengenal lini. Segala bentuk bantuan stimulan bernuansa pemberdayaan yang diluncurkan pemerintah dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat, namun belum menjangkau seleuruh elemen masyarakat. Sebut saja kelompok disabel (kelompok yang mengalami kesulitan dalam akses seperti hanya orang normal) belum banyak mendapatkan perhatian semua pihak. Kelompok yang dulu kita kenal dengan istilah kelompok cacat, tuna, berkebutuhan khusus dan atau kelompok difabel.

Kelompok disabel ini memiliki sebaran baik di kota maupun desa, mereka pun masih saja dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Pemerintah telah berbuat banyak untuk memberdayakan kelompok disabel agar mereka tetap memiliki spirit hidup, kepercayaan baru dan mandiri serta sejahtera.

Pemerintah juga telah menjamin tidak adanya diskriminasi kepada kelompok ini, terbukti salah satunya adalah mereka berkesempatan dalam kompetisi pengisian formasi PNS pun berbagai pelatihan produktif diberikan kepadanya. Jumlah kelompok disabel yang tercatat di Jateng (Maret-2013) mencapai 237.400 jiwa (berita SKPD-jatengprov.go.id).

Di beberapa daerah telah berikhtiar untuk memberdayakan kelompok yang kurang beruntung ini melalui pembangunan fasilitas sarana/prasarana pendestrian, di jalan umum maupun di perkantoran swasta maupun milik pemerintah, namun lagi-lagi hal itu masih bisa dihitung dengan jari. Contohlah, misalnya Kota Surakarta telah terlebih dahulu berusaha memberikan fasilitas tersebut kepada mereka meskipun belum mengakomodir semua kebutuhan kelompok ini.

Hal lain yang mengemuka, di dalam proses Musrenbangwil maupun Musrenbangprov belum terlihat satu usulan menyangkut simulasi evakuasi bagi kelompok disabel yang dibawa dan diangkat serta diperjuangkan ke dalam forum terhormat tersebut secara argumentatif dan rasional. Apakah ini satu kelupaan atau dianggap tidak cukup penting ataupun mewakili usulan “khusus,” ketimbang usulan pembangunan fisik yang menelan ratusan juta bahkan miliaran rupiah oleh Kabupaten/Kota.

Kelompok disabel ini secara kasat mata sangat rentan manakala terjadi bencana, baik bencana alam atau akibat ulah manusia. Kelompok ini tentu akan sulit, lambat dan repot jika terjadi bencana dan harus melakukan evakuasi. Jadi nampaknya kelompok rentan ini pun perlu diberikan pelatihan atau simulasi evakuasi jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan atau tsunami.

Pelajaran penting yang saya dapatkan ketika mengikuti Rakor fasilitasi kerjasama Luar Negeri, merupakan NGO  internasional yang diselenggarakan oleh Ditjen PMD Kemendagri di Jogyakarta setahun silam, di sana kami diajak melihat langsung simulasi evakuasi bagi kelompok disabel  di desa Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY. Di situlah NG0-Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) melakukan aksi nyata yang belum bahkan tidak pernah disentuh oleh pemerintah, swasta maupun NGO lain. Di desa ini kelompok disabel (anak-anak, orangtua) bersama orang normal dilatih diberikan simulasi mengevakuasi kelompok rentan ini kala terjadi bencana. Masyarakat sangat positif dan saling membahu, sangat menghormati antar warga dan tak ada diskriminasi melata.

Satu langkah humanis yang layak dicontoh oleh pemerintah dan pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap kelompk disabel ini.  Tidak ada salahnya Jawa Tengah pun berkesempatan menuju Provinsi yang ramah disabel. Disabel adalah bagian dari masyarakat Jawa Tengah, mereka pun juga tidak sedikit yang mengharumkan nama besar Provinsi maupun bangsa kita, katakanlah pada festival paragames di Solo atau di luar negeri beberapa tahun lalu, atau torehan prestasi lain yang tidak terendus dan tertutup oleh media massa. * (Marjono, staf Bapermades Prov. Jateng)