UNIT PENGADUAN MASYARAKAT, MENUMBUHKAN DAYA KRITIS

DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Banyak kritik masyarakat terhadap pemerintah, seperti kurang mau mendengar, kurang responsif, kurang informatif dan kurang koordinasi. Hal ini mendorong pemerintah melakukan mawas diri, sehingga berupaya mendayagunakan seluruh potensinya untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat  sebaik-baiknya dan hal ini merupakan sebentuk jalan menuju terciptanya good governance dan good government sebagaimana amanah UU 32/2004 dan UU 25/2009.

 Untuk itu, hampir semua lembaga pemerintah dan swasta membentuk unit-unit pengaduan masyarakat, baik melalui pengaduan langsung, kotak pengaduan, telp/fax/sms dan lewat media lain, seperti media cetak dan elektronik serta saluran lainnya. Semua itu memuara pada upaya membangun sistem penanganan pengaduan masyarakat secara terintegrasi dan terkoordinasi. Artinya, setiap bentuk pengaduan wajib di salurkan dan diselesaikan bersama dengan pihak terkait. UPM bukan sekadar pengumpul atau penyalur pengaduan. Jika hanya sebatas itu, maka ia tidak lebih dari perangkat Tata Usaha.

Di luar itu, guna mengoptimalkan peran dan fungsi UPM disetiap SKPD Khususnya, maka perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mereka profesional dalam menangani masalah, tepat sasaran dan melalui metode yang relevan. Untuk lebih memberikan pencerahan bagi pengelola UPM, maka sangat dibutuhkan munculnya standar operasional prosedur (SOP) kelembagaan tersebut.

UPM sangat strategis bagi upaya kritisasi, partisipasi masyarakat sekaligus merupakan halaman koreksi dan feedback bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Di luar itu, jika pengelolaan, peran dan fungsi UPM berjalan sebagaimana diekspektasikan, maka sangat berkemungkinan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini bakal menjadi pendulum yang berputar ke sisi positif dan produktif bagi rezim siapa pun.

Snapshot di atas muncul dalam agenda Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dalam Penanggulangan Kemiskinan Prov. Jateng Tahun 2010 yang disampaikan oleh Wisman Bachtiar dari Ditjen PMD Kemendagri (11/10) di Plaza Hotel Semarang. Acara ini diikuti 30 orang Kepala Bapermades Kab/Kota, dibuka secara resmi oleh Kepala Bapermades Prov. Jateng, Drs. Kusumardhono, MM.

Sesi selama tiga di Plaza itu mencermati, mendiskusikan dan membedah persoalan-persoalan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat dalam program pemberdayaan ; penanganan pengaduan masyarakat oleh UPM ; pelaksanaan UPM dalam program pemberdayaan masyarakat di Jateng dan sharing pengalaman penanganan pengaduan masyarakat di Kota Pekalongan serta Boyolali.

Kisah inspiratif Monyet dan Ikan mengakhiri sesi pusat di Rakor tersebut. Dikisahkan, ketika banjir tiba monyet lari memanjat ke pohon tinggi, sementara ikan-ikan berlompatan gusar. Melihat hal itu, Monyet berempathi menolong ikan dengan mendekap, dan membawanya di kehangatan pohon. Kemudian apa yang terjadi? Ikan bersedih dan akhirnya mati. Pesan moral di sini adalah lakukan pemberdayaan dengan tepat, jangan seperti Kisah di atas atau Don Kisot, demikian halnya dengan UPM. *Marjono-Bapermades Prov. Jateng.